Damdim Telah Dicopot Dari Jabatannya Gara-Gara Ajak FPI Latihan Bela Negara

Foto : saat pencopotan Jabatan
Foto : saat pencopotan Jabatan

 

http://tribunsumut.com/Komando Daerah Militer III/Siliwangi mencopot Komandan Kodim 0603 Lebak Banten lantaran dinilai bersalah tidak melapor saat menggelar latihan bela negara bersama organisasi masyarakat (Ormas), salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Kepala Penerangan Kodam Siliwangi Letkol Arah M Desi Arianto mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap Dandim Lebak Letkol (Czi) Ubaidillah, ditemukan kesalahan prosedur.

“Yaitu Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela neara tersebut. Oleh karena itu Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru,” kata Letkol Desi lewat pesan singkat yang diterima, Minggu (8/1/2017).

Kabar soal FPI ikut dalam latihan bela negara ini menjadi viral setelah DPP FPI menggungah foto latihan bersama di akun instragramnya.

Disebutkan dalam keterangan foto, latihan melibatkan DPP FPI Banten dengan menggelar Pelatihan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

“TNI dan FPI menggelar PPBN serta tanam 10.000 pohon di Kabupaten Lebak Banten,” tulis akun DPP FPI dalam foto yang diunggah Sabut 7 Januari 2017 kemarin.

Dari informasi yang dihimpun, kegiatan Bela Negara tersebut dilangsungkan tanggal 5 sampai 6 Januari 2017.

Sementara itu, pengakuan Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi Kolonel Desi Ariyanto yang membenarkan bahwa pihaknya menggelar pelatihan bela negara kepada sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) di wilayah Lebak Banten dianggap mempertegas sejumlah kritik terhadap Kemenhan RI dan TNI tentang program Bela Negara yang absurd.

Demikian dikemukakan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam siaran persnya, Minggu (8/1/2016).

FPI
FPI

“Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara?” kata Hendardi.

Dia mengatakan pendidikan Bela Negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI.

“Kita masih ingat ketika Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad diusir dari kawasan konsesi hutan milik PT RAPP, Riau, pada September 2016. Alumni Bela Negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja aparatur negara, dengan mengusir Nazir dari areal hutan,” kata Hendardi.

Dia menegaskan langkah TNI melatih sejumlah anggota FPI juga mempertegas dugaan “kedekatan” TNI dengan kelompok Islam radikal semacam FPI yang hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok ini.

“TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara dan elemen yang juga dituntut berkontribusi menjaga kebhinekaan. Sekalipun secara legal tindakan TNI melatih FPI bukanlah pelanggaran, tetapi secara politik dan etis, tindakan itu dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru,” kata Hendardi.

Dia menduga, Presiden Jokowi tidak mengetahui tindakan TNI ini, termasuk apa yang menjadi agenda sesungguhnya dari TNI.

“Sejak aksi 411 dan 212 saya termasuk yang mendesak agar Jokowi mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran,” kata Hendardi.

Menurutnya, jika benar TNI berkolaborasi dengan FPI, maka pertemuan antara militerisme dan Islamisme akan memiliki daya destruktif lebih serius pada demokrasi kita.

“Jokowi tidak bisa terus berpangku tangan menghadapi situasi ini,” kata Hendardi.